Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)

KONSEP SHULH SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH BERDASARKAN AL-QUR’AN DAN AL-HADITS

Rima Karimah — Tue, 04 Jun 2024 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ash-shulh (metode musyawarah mufakat) dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadist. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan fokus pada pendekatan yuridis empiris, adapun metode penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analisis dengan memberikan deskripsi dan analisis secara menyeluruh mengenai konsep shulh sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Lembaga keuangan non bank yaitu BMT El-Tazkiyah Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, terdapat beberapa implementasi shulhu berdasarkan kaidah, yaitu: Shulhu iqrar atau as-shulh ma’al iqrar (perdamaian yang disertai pengakuan); Shulhul inkar atau as-shulh ma’al inkar (perdamaian yang disertai pengingkaran); Berdamai dalam khiyar ‘aib berarti hak pembeli untuk membatalkan transaksi jika barang yang dibeli memiliki cacat dan ingin dikembalikan kepada penjualnya; dan Berdamai dalam khiyar Syarth hak pembeli untuk membatalkan atau meneruskan transaksi dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Kedua, shulhu akan menjaga rasa kasih sayang dan mencegah perselisihan.

KEDUDUKAN BARANG SUCI DAN BARANG NAJIS DALAM JUAL BELI

Gina Sakinah, Nendi Nur Hidayat, Ade Ponirah — Tue, 04 Jun 2024 00:00:00 +0000

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan barang suci dan barang najis dalam jual beli. Metodologi yang digunakan meliputi teknik kualitatif dan prosedur deskriptif-analitis. Tinjauan pustaka adalah pendekatan penelitian yang mengumpulkan sumber dan metodologi pengumpulan data dengan membaca dan mendokumentasikan studi literatur yang relevan; Selanjutnya, menggunakan mereka sebagai fondasi, peneliti membangun kerangka judul yang kohesif. Metode deduktif dan induktif digunakan dalam analisis data. Temuan menunjukkan bahwa ada kontrak yang saling menguntungkan antara vendor dan pelanggan dalam semua transaksi yang melibatkan barang dan jasa. Muathah mengacu pada praktik jual beli dengan perbuatan (saling memberi), meskipun kontrak itu sendiri tidak menyatakannya secara eksplisit. Agar penjualan menjadi sah menurut hukum Islam, produk harus memenuhi persyaratan berikut: Dilarang membeli dan menjual produk yang tidak murni, orang suci. Jika tidak ada keuntungan, maka hal itu pun tidak bermanfaat. Maka tidak apa-apa untuk berurusan dengan barang-barang kotor karena mereka dapat digunakan sebagai pengganti makanan dan air. Semua hal pada awalnya dianggap memiliki kelebihan dan dapat dijual untuk pupuk pertanian, oleh karena itu jual beli yang terjadi disebut jaiz.

PENERAPAN SEDEKAH SERENTAK PEGAWAI BANK SYARIAH INDONESIA UPAYA MENINGKATKAN PENYALURAN DANA UMMAT

Silvia Isfiyanti — Tue, 04 Jun 2024 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sedekah serentak yang dilakukan oleh Pegawai Bank Syariah Indonesia Regional 6 Bandung dengan Bank Syariah Indonesia Maslahat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan penerapan sedekah serentak yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Regional 6 Bandung dengan Bank Syariah Indonesia Maslahat menjadi salah satu cara memaksimalkan penyaluran dana ummat untuk kesejahteraan masyarakat, hal ini didasarkan kepada janji Allah SWT di dalam al-Qur’an bahwa pahala bagi yang memberi sedekah, dan orang yang menerima sedekah akan merasakan kemudahan yang lebih besar dalam hidupnya.

STAGNASI DAN KEMUNDURAN USHUL FIQIH: FAKTOR PENYEBAB, PERAN TOKOH DAN UPAYA PENGEMBANGAN

Ian Rakhmawan Suherli, Hasan Bisri, Nurul Rahmah Kusuma — Fri, 07 Jun 2024 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk membahas perkembangan ushul fiqih setelah masa berakhirnya Imam Madzhab yang dikenal dengan periode taqlīd (stagnasi dan kemunduran), memaparkan situasi tentang Hukum Islam pada masa stagnasi yang dimulai pada pertengahan abad ke 4 sampai dengan 12 Hijriah, menganalisa berbagai variabel penyebab adanya penaqlidan dan peran para fuqaha pada masa tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (library research). Penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama: Terjadinya kemunduran dan stagnasi ushul fiqih disebabkan oleh ketidakstabilitasan politik kekuasaan, adanya perspektif hukum dari madzhab yang sudah ada dinyatakan sudah sempurna, sikap yang fanatik kepada para madzhab yang diyakininya, adanya penekanan untuk pengambilan keputusan pada madzhab tertentu di lembaga pengadilan, munculnya penulisan ushul fiqih dari masing-masing madzhab dan kemunduran akhlaq secara masif sehingga ijtihad-ijtihad tertutup. Kedua: Terdapat beberapa fuqaha yang mengkritik ketaqlidan, di antaranya Muhammad al Ghazali, Najmuddin Al Tufi dan Fakhruddin Al Razi yang memiliki kesamaan pemikiran dalam penggunaan akal rasio dan keterbukaan akan perubahan dalam pemanfaatan Hukum Islam sebagai upaya menyelesaikan persoalan yang berkembang sesuai perkembangan zaman.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK RAHN (GADAI) DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Resti Pratiwi Awaliah — Thu, 20 Jun 2024 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga keuangan syariah dalam menyediakan perlindungan kepada pemberi gadai dan peminjam dalam transaksi gadai. Di mana lembaga keuangan syariah perlu memastikan kejelasan dan transparansi informasi transaksi gadai, menyusun perjanjian yang adil, melakukan penilaian jaminan yang obyektif, mengelola jaminan dengan profesional dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, praktik gadai yang saat ini dilakukan oleh lembaga keuangan syariah prinsipnya mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn. Sehingga penerapan rahn (gadai) harus memastikan bahwa Mufradat yang digunakan sebagai jaminan adalah halal dan sesuai dengan syariat Islam. Selain itu juga perlu memastikan bahwa Ajimaly nilai jaminan ditentukan secara obyektif dan adil serta prinsip-prinsip Munasabah seperti keadilan, saling tolong-menolong, menjaga hak pemilik, saling menghormati, dan larangan riba menjadi pedoman penting yang harus diperhatikan untuk kemaslahatan semua pihak yang terlibat.