Jurnal Al-Jina'i Al-Islami

CYBER-BULLYING TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG TERJADI DI LINGKUNGAN SEKOLAH PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Hafizah Syafri — Sat, 29 Jun 2024 00:00:00 +0000

ABSTRACT: In the current era of information technology, bullying occurs a lot in the scope of social media or often known as cyber-bullying. The purpose of writing this research is to analyze, examine, and recognize the effects of cyber-bullying received by victims of bullying who are minors and examine the actions taken by the government in handling bullying cases that occur in the school environment in providing compensation to children who are victims of cyber-bullying based on the applicable law in Indonesia. In this cyber-bullying case, Islamic Law categorizes bullying into jarimah qisas, if the qisas punishment is waived, it is replaced with diyat punishment and can also be subject to ta'zir punishment, the determination of which is determined by ulil amri. The research method used in this research is descriptive analytical with a normative juridical approach, namely a study method that aims to provide a systematic description, facts and relationships between the phenomena studied and then analyzed using a normative juridical approach. Cyber-bullying is a case that occurs in the midst of many people using electronic media to communicate, with the emergence of social media in the current generation explaining the number of victims of cyber-bullying in minors and what steps the government should take in compensating children who are targeted victims of cyber-bullying based on applicable law.

Keywords: Cyber-bullying, Minors, Islamic Law.

ABSTRAK: Di era teknologi informasi saat ini, bullying banyak terjadi di ruang lingkup media sosial atau sering dikenal dengan cyber-bullying. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk menganalisis, mengkaji, serta mengenal pengaruh cyber-bullying yang diterima oleh korban bullying yang merupakan anak di bawah umur dan mengkaji tindakan yang dilakukan pemerintah dalam menangani kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah dalam memberikan kompensasi kepada anak yang merupakan korban cyber-bullying berlandaskan Hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam kasus cyber-bullying ini Hukum Islam mengkategorikan bullying kedalam jarimah qisas, apabila hukuman qisas gugur digantikan dengan hukuman diyat dan dapat juga dikenakan hukuman ta’zir yang penetuan hukumannya ditentukan oleh ulil amri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yaitu metode studi yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, fakta dan hubungan antara fenomena yang dikaji dan kemudian di analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Cyber-bullying merupakan kasus yang terjadi di tengah banyaknya masyarakat menggunakan media elektronik untuk berkomunikasi, dengan munculnya media sosial pada generasi saat ini menjelaskan banyaknya korban dari cyber-bullying pada anak di bawah umur dan apa saja langkah-langkah yang harus diambil pemerintah dalam memberikan kompensasi kepada anak yang menjadi target korban cyber-bullying berdasarkan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Cyber-bullying, Anak dibawah umur, Hukum Islam

SANKSI TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Ahmad Rizki Nurfadillah — Sat, 29 Jun 2024 00:00:00 +0000

Pemalsuan merupakan salahsatu bagian dari kejahatan, termuat dalam Buku II Kejahatan didalam Pasal 263 KUHP, pemalsuan sering ditemukan dalam beberapa kasus mulai dari pemalsuan dokumen, dokumen yang seharusnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atas dokumen tersebut. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi membawa pengaruh bagi kehidupan bermasyarakat, salahsatunya pemalsuan akta otentik, alat bukti tertulis yang berupa surat atau lembar kertas yang didalamnya tertuang tulisan yang memberikan gambaran tentang arti maupun makna dari pikiran seseorang yang dikeluarkan oleh pejabat atau pemerintah berwenang. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh sanksi tindak pidana bagi seseorang dalam pemalsuan akta otentik perspektif hukum pidana Islam. Dalam penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pemalsuan akta otentik sebagai objek penelitiannya. Sanksi bagi seseorang yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik telah melanggar hak-hak orang lain, karena dengan pemalsuan itu seseorang dirugikan mengenai hak, perikatan atau pembebasan, hukuman bagi pelakunya termuat dalam Pasal 263 selaras dengan Hukum Pidana Islam merupakan jarimah tazir yaitu hukuman penjara, terkait lamanya penjara itu kembali lagi keputusan hakim. Relevansi keduanya dalam menghukum penjara bagi pelaku agar tidak merugikan orang lain serta terlindunginya kepentingan seseorang.

KESAKSIAN JUSTICE COLLABORATOR SEBAGAI KERINGANAN HUKUMAN DALAM MENGUNGKAP KEJAHATAN NARKOTIKA DAN KAITANNYA MASLAHAH MURSALAH

Budi Sastra Panjaitan, Fauziah Lubis, Zaid Alfauza Marpaung — Sat, 29 Jun 2024 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk membahas kesaksian Justice Collaborator sebagai keringanan hukuman dalam mengungkap kejahatan narkotika dan kaitannya dengan maslahah mursalah. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan hukum Islam yang kemudian dianalisis secara kualitiatif. Hasil penelitian menyimpulkan kesaksian justice collaborator dalam mengungkap kejahatan terorganisir narkotika dapat dijadikan informasi faktual dan membantu aparat penegak hukum dalam menemukan bukti serta pelaku utama lainnya yang berperan lebih besar. Berkat kesaksian justice collaborator tersebut diberikan keringanan hukuman sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam perspektif maslahah mursalah, kesaksian justice collaborator sangat bermanfaat dalam mengungkap kasus kejahatan terorganisir narkotika yang sulit diungkap. Kesaksiannya memberikan kemaslahatan bagi sistem penegakan hukum peradilan pidana yang adil dan benar.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012

Wulan Aprilia, Tri Aulya Febianingrum, Wangsa Nurfajar — Sat, 29 Jun 2024 00:00:00 +0000

Abstract

A child is a human being aged between 12 and 18 years old, although at that age they are not considered adults and legal capacity does not rule out the possibility that they can commit a criminal offense either intentionally or not. Even though a child must still get guidance and also protection from both the government and society. Therefore, the SPPA Law was made. As a punishment with general punishment for adults. The background of the problem for this research is to see how legal protection for children, whether it is optimal or not, and how the effect is in Indonesia. as well as to find the best suggestions for this law and also prove that it is still not optimal, in making journals on this occasion we used the libarary research method where we made previous research and the law as a reference and source in writing this journal. The results and conclusions that the authors get in this study are that the SPPA Law has actually become a legal protection for children in conflict or dealing with the law, but indeed this law is still not satisfying all Indonesian people.

Abstrak

Anak adalah seseorang manusia yang berusia di antara 12 sampai ia belum genap 18 tahun, walaupun di usia tersebut mereka belum dianggap dewasa dan cakap hukum tidak menutup kemungkinan mereka bisa melakukan suatu tindak pidana baik di sengaja maupun tidak. Walaupun seoarang anak haruslah tetap mendapatkan bimmbingan dan juga perlindungan baik dari pemeririntah ataupun masyarakat. Karena itu di buatlah UU SPPA. Sebagai pembeda dengan pidana umum bagi orang dewasa. Latar belakang masalah untuk penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana perlindungan hukum bagi anak, apakah sudah optimal atau belum, dan bagaimana efeknya di Indonesia. serta untuk mencari saran terbaaik bagi undang-undang ini dan juga mememang terbukti masih belum optimal, Adapun dalam pembuatan jurnal pada kesempatan ini kami menggunakan metode libarary research dimana kami menjadikan penelitian terdahulu serta Undang-undang sebagai acuan dan sumber dalam penulisan jurnal kali ini. Adapun Hasil dan kesimpulan yang penulis dapatkan dalam penelitian ini adalah sebenarnya Undang-undang SPPA ini sudah cukum menjadi perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik atau berhadapan dengan hukum namun memang undang undang ini masih belum memuaskan semua masyarakat Indonesia.

TRANSFORMASI KONSEP HIFDZUL BI’AH TERHADAP MARAKNYA PEMBAKARAN LIAR DI INDONESIA

Muhamad Alwi Syahrial — Sat, 29 Jun 2024 00:00:00 +0000

Abstract: The writing of this journal comes from the background of the increasingly massive phenomenon of illegal burning, the number of wild fires in Indonesia in the 2023 period is quite a lot of land being burned, and on average the fires are caused by human activity. Understanding the essence of the environment needs to continue to be instilled in every individual, including understanding the environment in Islam, namely the concept of hifzul biah. The aim of writing this journal is to contribute Islamic concepts to the construction of positive law in Indonesia. Of course, this transformation of the Islamic concept is to become a legal basis for the phenomenon that is burning in Indonesia. The method used is a qualitative method which is a literature study, the data used includes books, journals, articles, laws related to the topic of discussion. The results of writing this journal resulted in two discussions, the first looked at the phenomenon of burning in Indonesia in 2023 which will cause quite a lot of damage to the ecology, then looked at environmental legal sanctions contained in laws and the Criminal Code relating to environmental cases. Second, collaborating on the concept of hifzul biah on the phenomenon of burning liars in Indonesia, so that it can become a legal basis in responding to cases of burning liars. The conclusion that can be drawn is that baking lies in Indonesia need to continue to be anticipated. And this hifzul biah can be used as legal support when positive law is deadlocked

Keyword: Environmental Law, Hifzul bi'ah, Illegal burning

Abstrak: Kepenulisan jurnal ini berasal dari latarbelakang fenomena pembakaran liar yang semakin massif, angka kebakaran liar di Indonesia pada periode 2023 itu cukup banyak lahan yang terbakar, dan rata-rata faktor kebakaran tersebut berasal dari ulah manusia. Pemahaman esensi lingkungan ini perlu terus ditanamkan kepada setiap individu, termasuk pemahaman lingkungan dalam islam yakni konsep hifzul biah. Tujuan dari kepenulisan jurnal ini untuk memberikan kontribusi konsep islam terhadap kontruksi hukum positif di Indonesia. Tentu transformasi konsep islam ini untuk menjadi sandaran hukum terhadap fenomena pembakaran liar di Indonesia. Metode yang digunakan melalui metode kualitaif yang bersifat studi kepustakaan, data yang digunakan diantaranya ialah buku, jurnal, artikel, undang-undang yang berkaitan dengan topik pembahasan. Hasil dalam kepenulisan jurnal ini menghasilkan dua pembahasan, yang pertama melihat fenomena pembakaran di Indonesia pada tahun 2023 yang cukup banyak menggeurus ekologi, kemudian menilisik sanksi hukum lingkungan yang terdapat dalam undang-undang dan KUHP yang berkaitan dengan kasus lingkungan. Kedua mengkolaborasikan konsep hifzul biah terhadap fenomena pembakaran liar di Indonesia, sehingga mampu menjadi sandaran hukum dalam menanggapi kasus pembakaran liar. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa pembakaran liar di Indonesia perlu terus di antisipasi. Serta hifzul biah ini bisa dijadikan sandaran hukum ketika hukum postif mengalami kebuntuan

Kata kunci: Hifzul bi’ah, Hukum Lingkungan, Pembakaran liar