SANKSI TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Abstract

Pemalsuan merupakan salahsatu bagian dari kejahatan, termuat dalam Buku II Kejahatan didalam Pasal 263 KUHP, pemalsuan sering ditemukan dalam beberapa kasus mulai dari pemalsuan dokumen, dokumen yang seharusnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atas dokumen tersebut. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi membawa pengaruh bagi kehidupan bermasyarakat, salahsatunya pemalsuan akta otentik, alat bukti tertulis yang berupa surat atau lembar kertas yang didalamnya tertuang tulisan yang memberikan gambaran tentang arti maupun makna dari pikiran seseorang yang dikeluarkan oleh pejabat atau pemerintah berwenang. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh sanksi tindak pidana bagi seseorang dalam pemalsuan akta otentik perspektif hukum pidana Islam. Dalam penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pemalsuan akta otentik sebagai objek penelitiannya. Sanksi bagi seseorang yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik telah melanggar hak-hak orang lain, karena dengan pemalsuan itu seseorang dirugikan mengenai hak, perikatan atau pembebasan, hukuman bagi pelakunya termuat dalam Pasal 263 selaras dengan Hukum Pidana Islam merupakan jarimah tazir yaitu hukuman penjara, terkait lamanya penjara itu kembali lagi keputusan hakim. Relevansi keduanya dalam menghukum penjara bagi pelaku agar tidak merugikan orang lain serta terlindunginya kepentingan seseorang.