ANALISIS FATWA MUI DAN DAR AL-IFTA AL-MISRIYYAH TENTANG KONSUMSI OBAT MENGANDUNG BABI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Abstract

Masalah kontemporer yang sedang marak yaitu penggunaan obat berbahan dasar zat babi, seperti persoalan vaksin astrazeneca disebabkan karena perkembangan dunia medis. Dalam kajian ilmu fikih persoalan hukum penggunaan produk turunan babi sudah final, yaitu haram. Tetapi dalam islam juga terdapat kaidah istihalah yang masih menjadi peran utama perdebatan para ulama, apakah produk babi dapat menjadi halal setelah adanya proses istihalah? Jawaban tersebut dapat merujuk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 tentang obat dan pengobatan atau mengikuti fatwa Dar al-Ifta al-Misriyyah yang dikeluarkan oleh Mufti Syeikh Ali Jum’ah pada tanggal 30 mei 2007 tentang hukum mengonsumsi obat yang mengandung gelatin babi Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akar dari perbedaan dua lembaga fatwa tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode membaca, menelaah, dan megkaji sumber-sumber kepustakaan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis menggunakan analisis komparatif untuk membandingkan data mengenai dalil MUI dan Dar Ifta untuk ditemukan persamaan dan perbedaan. Hasil penelitian menyebutkan meskipun dalam menetapkan hukum sama-sama menggunakan dalil dari al-quran dan hadist sebagai pijakan dan sama-sama menyatakan hukum mengkonsumsi babi adalah haram. Namun hasil akhir kedua lembaga tersebut berbeda. Majelis Ulama Indonesa berpacu kepada pendapat Madzhab Syafi’I dimana tidak menerima istihalah pada babi secara mutlak dan metode istinbath yang digunakan adalah maslahah mursalah. Sedangkan Dar al-ifta al-Misriyyah menerima istihalah maka membolehkan obat mengandung unsur babi karena unsur babi yang terkandung sudah hilang dan berubah menjadi zat lain, Dar al-Ifta berpacu kepada pendapat Madzhab Maliki.