PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN ULAMA MAZHAB (TINJAUAN TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 959/PTP.P/2020/PN.BDG)

Abstract

Perkawinan di Indonesia diatur berdasarkan ketentuan agama dan hukum positif, sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 yang mensyaratkan sahnya perkawinan menurut hukum agama masing-masing pihak. Dalam praktiknya, perbedaan agama sering menimbulkan persoalan hukum ketika pasangan mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke pengadilan. Artikel ini bertujuan menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama melalui Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg, serta menilai keabsahannya menurut hukum positif Indonesia dan pandangan ulama mazhab beserta dampak hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan, dengan sumber data primer berupa Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg., dan data sekunder berupa literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan perkawinan beda agama melalui penafsiran terhadap adanya kekosongan pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, dari perspektif hukum positif, legalitas perkawinan beda agama masih dinilai lemah karena tidak sejalan dengan asas bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing pihak. Pandangan ulama mazhab pun menunjukkan adanya perbedaan pendapat, mayoritas berpandangan bahwa mafsadat perkawinan beda agama lebih besar daripada maslahatnya, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian status hukum bagi pasangan dan keturunannya.